TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, bercerita sempat memiliki harapan besar terhadap Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024. Namun, harapan itu sirna ketika putusan PHPU 2024 dibacakan di Gedung MK, Jakarta, Senin 22 April 2024.
Harapan besar itu tertanam ketika Ganjar mengikuti proses sidang PHPU. Salah satunya ketika hakim memanggil empat menteri untuk menjadi saksi dalam sidang PHPU.
Keempat menteri yang dipanggil adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Sosial, Tri Rismaharini; serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Meski penasihat hukum Ganjar-Mahfud tidak bisa memberikan pertanyaan kepada para menteri. Ia merasa cukup puas karena pertanyaan hakim cukup bagus.
"Saya melihat beberapa hakim pertanyaan bagus itu," kata Ganjar saat ditemui di Jakarta, Senin 22 April 2024.
Ganjar tidak masalah meski tidak diberi kewenangan untuk bertanya kepada pada hakim. Apalagi, hakim sudah berkenan menerima permohonan yang diajukan.
"Kalau akhirnya (hakim) berpikir ini perselisihan hasil dalam kalkulator maka dia akan katakan tidak ada kasus karena jumlahnya berbeda. Tapi dia teruskan sidang loh," kata Ganjar.
Namun, harapan itu mulai sirna ketika hakim MK membacakan putusan. Berkali-kali dalil yang dimohonkan dimentahkan dengan alasan tidak sesuai dengan hukum. "Saya bilang, ini seragam putusannya. Kemudian ada 3 dissenting opinion yang kemudian menjadi catatan saya," kata Ganjar.
Meski begitu, Ganjar ...
