Jakarta (ANTARA) - Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menegaskan bahwa setiap pihak penyelenggara kegiatan atau acara yang menggunakan Hak Cipta kemudian memberikan dampak ekonomi bagi pihak tersebut, maka harus mendapatkan izin dari pemilik Hak Cipta maupun Hak Terkait tanpa terkecuali sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
"Lagu 'Cikini Gondangdia' dan enam lagu lain di acara Asean Summit-nya Presiden Joko Widodo kemarin bayar royalti. Ada musyawarah nasional partai sebuah partai, itu juga bayar royalti. Bahkan konser Coldplay itu kemarin bayar royalti Rp3 miliar," ujar Ketua LMKN Dharma Oratmangun ketika ditemui usai acara pemberian izin operasional kepada 3 Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Musik tradisi Nusantara di Jakarta, Senin.
Dharma menjelaskan bahwa izin penggunaan Hak Cipta berupa lisensi penggunaan lagu yang dinamakan membayar royalti sudah diatur di dalam Undang-undang, Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Menteri.
"Bahkan sudah ada PP dan Peraturan Menteri tentang besaran tarif untuk 14 subsektor. Sekarang ini subsektor itu sudah kami mekarkan lagi hingga menjadi sebanyak 40 subsektor yang lebih terperinci. Semua pemangku kepentingan sudah diajak untuk berunding dan duduk bersama untuk menentukan besaran-besarannya. Nanti akan keluar keputusan melalui SK Menteri," imbuh Dharma.
Sementara itu, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kemenkumham Anggoro Dasananto mengutarakan bahwa pihaknya telah melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan LMKN tentang ketaatan membayar royalti terhadap pusat-pusat perbelanjaan di Tanah Air.

"Di Indonesia ini ada banyak sekali ritel yang menayangkan lagu. Alhamdulillah terjadi kesepakatan dari upaya pemerintah dan LMKN yang ditempuh untuk menjembatani dengan asosiasi apapun yang mengkomersialisasikan lagu untuk membayar royalti. Di sini tidak hanya mencakup pencipta, namun juga performing arts. Umpama kalau sebuah band dapat 30 persen, maka jumlah itu akan dibagi ke setiap personel," terang Anggoro.
Dia menambahkan bahwa pihaknya juga memberikan masukan agar pemerintah...