Seri iPhone 16 yang dinanti-nantikan hingga kini belum bisa dijual secara resmi di Indonesia. Hal ini terjadi karena Apple dan pemerintah Indonesia belum menemukan titik temu terkait nilai investasi yang dibutuhkan untuk memenuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Aturan TKDN ini menjadi syarat wajib bagi perangkat elektronik yang ingin dipasarkan di Indonesia.

Sertifikat TKDN Apple untuk periode 2020-2023 telah habis masa berlakunya, dan hingga saat ini, Apple belum berhasil memperpanjangnya. Salah satu kendala utama adalah belum tuntasnya realisasi komitmen investasi dari periode sebelumnya. Apple masih memiliki kewajiban investasi sebesar 10 juta USD atau setara dengan Rp 162 miliar yang seharusnya sudah diselesaikan pada Juni 2023.

Sebagai upaya untuk memenuhi komitmen investasi baru, Apple mengajukan proposal pembangunan pabrik AirTag di Batam dengan nilai investasi yang diklaim mencapai 1 miliar USD atau sekitar Rp 16 triliun. Namun, pemerintah menolak proposal tersebut dan meminta revisi karena nilai yang diajukan dianggap tidak sesuai dengan kenyataan.

Febri Hendri Antoni Arif, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), menjelaskan bahwa berdasarkan penilaian teknokratis Kemenperin, nilai riil investasi Apple untuk membangun pabrik AirTag di Batam hanya sekitar 200 juta USD atau Rp 3,2 triliun. Perbedaan ini disebabkan oleh metode penghitungan yang digunakan Apple, yang memasukkan proyeksi nilai ekspor dan biaya pembelian bahan baku dalam total investasi.

“Nilai riil investasi diukur hanya dari belanja modal (capital expenditure/capex), yaitu pembelian lahan, bangunan, dan mesin atau teknologi. Proyeksi nilai ekspor dan pembelian bahan baku tidak dapat dihitung sebagai bagian dari capex,” ujar Febri.

Febri juga menambahkan, dengan memasukkan proyeksi nilai ekspor dan pembelian bahan baku, nilai investasi yang diajukan Apple terlihat jauh lebih besar hingga mencapai USD 1 miliar. Namun, nilai riilnya berdasarkan capex hanya USD 200 juta.