Perbedaan Kekuatan Hukum Formell Gesetz dan Peraturan Lainnya

Hukum adalah pondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa hukum, kita akan hidup dalam kekacauan. Namun, tahukah kamu bahwa tidak semua peraturan memiliki kekuatan hukum yang sama? Ya, di Indonesia, kita memiliki hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuatan mengikat masing-masing jenis peraturan.

Apa itu Formell Gesetz?

Formell Gesetz, atau yang biasa kita kenal sebagai Peraturan Perundang-undangan, adalah jenis peraturan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum mengikat yang kuat. Peraturan ini disusun secara hierarkis, artinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Berikut adalah jenis-jenis Formell Gesetz yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

“Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan konsekuensi dari sistem hukum Indonesia yang bersifat piramidal,” jelas Radian Salman, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.

Contoh Kasus Formell Gesetz

Untuk memahami lebih jelas, mari kita ambil contoh kasus berikut:

Misalnya, ada sebuah Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur tentang pembatasan jam operasional tempat hiburan malam. Namun, ternyata peraturan ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur hal serupa.

Dalam kasus ini, Peraturan Daerah Kabupaten tersebut dapat dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Pemerintah. Inilah yang dimaksud dengan kekuatan hukum mengikat yang hierarkis dalam Formell Gesetz.

Apa itu Jenis Peraturan Perundangan Lainnya?

Selain Formell Gesetz, kita juga memiliki Jenis Peraturan Perundangan Lainnya yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011. Peraturan ini diakui keberadaannya, namun memiliki kekuatan hukum mengikat yang ...