Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengatakan rencana penambahan kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 12% sedang dalam tahap finalisasi. Namun, meski porsi saham pemerintah bertambah, kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Freeport tak akan berubah.

Bahlil menyampaikan PTFI telah menyetujui penjualan 12% saham miliknya pada paruh kedua tahun ini. Namun Bahlil mengatakan finalisasi divestasi tersebut baru akan dilakukan pada bulan depan.

Bahlil menjelaskan penundaan finalisasi divestasi tersebut terjadi akibat runtuhnya tmbang PTFI pada bulan lalu. Alhasil, PTFI melakukan audit total pada bulan ini untuk mencegah kejadian yang sama terulang.

Bahlil belum mengumumkan berapa nilai yang dikeluarkan pemerintah dalam aksi korporasi tersebut. Namun Bahlil menekankan anggaran pemerintah yang dikeluarkan dalam menambah saham freeport sangat kecil. "Divestasi ini nilainya sangat kecil sekali, nah tapi ini terjadi setelah 2041," kata Bahlil di Media Center Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (24/12).

Bahlil menekankan penambahan kepemilikan saham pemerintah dari 51% menjadi 63% tidak mengubah PPh yang dibayarkan PTFI sebesar 25%. Adapu tarif PPh yang dinikmati perusahaan tambang secara umum adalah 22%.

"Sekalipun dia perusahaan yang dimiliki negara, PPh yang dibayarkan PTFI harus 25% karena ini bentuk optimalisasi pendapatan negara sebanyak-banyaknya," kata Bahlil.

Di sisi lain, Bahlil menjelaskan divestasi PTFI penting lantaran kapasitas produksi PTFI akan masuk tren pelemahan pada 2035. Pada saat yang sama, proses eksplorasi PTFI membutuhkan waktu paling cepat 10 tahun mengingat tambang milik PTFI berada di bawah tanah.

"Kalau pemerintah tidak melakukan eksplorasi dengan memperpanjang izin usaha PTFI, maka kami akan kehilangan waktu untuk menjaga tingkat produksi," katanya.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan bahwa proses negosiasi sudah berjal...