GERAKAN Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas) menolak keras penyandingan nama mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Marsinah untuk disandingkan dengan nama mantan Presiden Soeharto sebagai calon tokoh dengan gelar pahlawan nasional.

Perwakilan GEMAS, Dimas Bagus Arya, mengatakan figur Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun melalui rezim Orde Baru dipenuhi rentetan kejahatan HAM; penyalahgunaan kekuasaan; praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sistematis, serta tak memberikan keadilan bagi para korban hingga saat ini. "Pemberian gelar pahlawan nasional bagi Soeharto bukan hanya memutarbalikan sejarah, tapi penghinaan terhadap perjuangan reformasi, demokrasi, dan luka kolektif bangsa ini," kata Dimas dalam keterangan tertulis, Ahad, 26 Oktober 2025.

Usul nama Soeharto sebagai pahlawan nasional mulanya dilakukan oleh Bambang Sadono Center kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Oktober 2024. Pendiri Bambang Sadono Center, adalah Bambang Sadono, politikus Partai Golkar atau partai yang dibesarkan Soeharto selama 32 tahun berkuasa.

Usulan tersebut kemudian diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial. Pada Kamis, 23 Oktober lalu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyerahkan nama Suharto dan 39 nama lain kepada Ketua Dewan Gelar sekaligus Menteri Kebudayaan Fadli Zon.

Dari 40 nama yang masuk nominasi, nama mantan Presiden Gus Dur dan aktivis buruh yang dibunuh pada 1993, Marsinah adalah beberapa di antaranya.

Peneliti Public Virtue Research Institute atau PVRI, Alva Maldini mengatakan, nama Gus Dur dan Marsinah masuk dalam nominasi karena merepresentasikan kelompok buruh dan ikon demokrasi. Namun, ketika dua nama tersebut disandingkan dengan Soeharto dalam situasi militerisme yang menguat dan menyempit...