Liputan6.com, Naypyidaw - Pemerintah militer Myanmar pada Jumat (31/1/2025) mengumumkan perpanjangan status darurat selama enam bulan lagi untuk mempersiapkan pemilu yang dikatakan akan diadakan tahun ini. Negara itu memasuki tahun kelima krisis setelah kudeta militer menjatuhkan pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

Hingga saat ini, tidak ada tanggal pasti yang diumumkan untuk pemilu tersebut.

Militer Myanmar mendeklarasikan keadaan darurat pada 1 Februari 2021, di mana mereka menangkap Aung San Suu Kyi dan pejabat tinggi pemerintahannya serta mengambilalih kekuasaan. Peristiwa itu membalikkan kemajuan demokrasi yang telah tercapai pasca lima dekade pemerintahan junta militer sebelumnya.

Pengambilalihan itu memicu gerakan perlawanan bersenjata, dengan milisi etnis minoritas dan pasukan pembela rakyat yang mendukung oposisi utama Myanmar kini menguasai sebagian besar wilayah negara.

Pemerintah junta militer saat ini menghadapi tantangan terbesar sejak mengambil alih kekuasaan dan kini berada dalam posisi bertahan di banyak bagian negara. Namun, mereka masih dapat mempertahankan kendali atas sebagian besar Myanmar tengah dan kota besar, termasuk ibu kota Naypyidaw.

Televisi negara Myanmar MRTV melaporkan pada Jumat bahwa Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional memutuskan dengan suara bulat untuk memberikan perpanjangan status darurat setelah Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pemimpin junta militer, berargumen bahwa lebih banyak waktu diperlukan untuk mengembalikan stabilitas negara guna mengadakan pemilu nasional.

Dewan tersebut secara resmi diakui sebagai badan administratif yang konstitusional, namun kenyataannya dikendalikan oleh militer.

Berdasarkan konstitusi yang disusun junta militer pada tahun 2008, militer dapat memerintah negara di bawah status darurat selama satu tahun, diikuti dengan dua perpanjangan enam bulan yang memungkinkan sebelum pemilu diadakan. Namun, perpanjangan yang diumumkan pada Jumat adalah yang ketujuh. Demikian seperti dikutip dari AP, Sabtu (1/2).

Tom And...