Sistem ini dihadirkan untuk menolak logika liberalisme yang menjadikan warga negara sebagai objek pasar, sekaligus menghindari etatisme yang mencekik inisiatif dan inovasi. Karenanya, ekonomi Pancasila berdiri di atas prinsip gotong royong, kehikmatan, dan kepemilikan/kekayaan/kesejahteraan/kesentosaan bersama. Dalam kerangka itu, kita bisa memunculkan gagasan green collateral, bukan sebagai produk finansial asing, melainkan sebagai penegasan bahwa rempah dan herbal adalah aset hijau Nusantara yang dapat dijadikan jaminan kedaulatan ekonomi bangsa.

Green collateral di sini dimaknai sebagai jaminan ekonomi hijau berbasis rempah dan herbal. Rempah dan herbal adalah DNA asli Nusantara yang sejak berabad-abad lalu telah menjadi rebutan imperium global. Kini, jika dikelola dengan paradigma ekonomi Pancasila, ia dapat menjadi jaminan strategis dalam pembiayaan pembangunan, menggantikan ketergantungan pada utang luar negeri, serta membebaskan Presiden jadi pengemis yang berputar-putar cari bantuan ke seluruh dunia. Dengan kata lain, rempah dan herbal bukan hanya komoditas dagang, melainkan instrumen keuangan, alat kedaulatan serta sumber baru kemartabatan negara.

Di sini, ekonomi Pancasila mendasari kesaktian Pancasila serta mengkreasi kedaulatan warga-negara menjadi relevan karena nilai-nilainya memberi arah bahwa bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran warga negara. Inilah aset dan kekayaan strategis yang harus dimiliki, dikuasai dan menjadi produk strategis bahkan modal perang (dagang) bagi kita semua.

Rempah dan herbal adalah perwujudan pasal 33 UUD 1945 yang selama ini diabaikan dalam kerangka pembangunan nasional. Jika rempah dan herbal dijadikan green collateral, maka kita tidak lagi berbicara tentang tanah yang digadaikan ke asing, melainkan tanah warga negara yang menjadi basis produksi dan sumber daya yang menyejahterakan; kekayaan yang memberkati; kapital yang menyentosakan.

Dengan menjadikan rempah dan herbal sebagai green collateral, negara mengembalikan kedaulatan ekonomi ...