Liputan6.com, Tel Aviv - Militer Israel diam-diam telah menyerahkan kekuasaan hukum yang signifikan di Tepi Barat yang diduduki kepada pegawai negeri sipil pro-pemukim yang bekerja untuk Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich, yang berhaluan kanan.

Perintah yang dimuat oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) di situsnya pada tanggal 29 Mei mengalihkan tanggung jawab atas puluhan peraturan di Administrasi Sipil – badan Israel yang memerintah di Tepi Barat – dari militer ke pejabat yang dipimpin oleh Smotrich di kementerian pertahanan. Demikian seperti dilansir The Guardian, Jumat (21/6/2024).

Smotrich dan sekutunya telah lama melihat kendali atas Administrasi Sipil atau sebagian besar darinya sebagai sarana untuk memperluas kedaulatan Israel di Tepi Barat. Tujuan utama mereka adalah kontrol langsung oleh pemerintah pusat dan kementeriannya.

Pemindahan kekuasaan ini mengurangi kemungkinan adanya pemeriksaan hukum terhadap perluasan dan pengembangan permukiman.

Politikus Israel telah lama berupaya menemukan cara untuk secara permanen merebut atau mencaplok Tepi Barat.

"Intinya adalah bahwa (bagi) siapa pun yang menganggap pertanyaan tentang aneksasi tidak jelas, perintah ini harus mengakhiri segala keraguan. Apa yang dilakukan perintah ini adalah mentransfer wilayah kekuasaan administratif yang luas dari komandan militer kepada warga sipil Israel yang bekerja untuk pemerintah," ujar Michael Sfard, seorang pengacara hak asasi manusia Israel.

Administrasi Sipil pada dasarnya bertanggung jawab atas perencanaan dan pembangunan di Area C Tepi Barat – 60 persen Wilayah Pendudukan Palestina di bawah kendali penuh administrasi dan keamanan Israel – serta penegakan hukum terhadap pembangunan yang tidak sah, baik oleh pemukim Israel atau oleh warga Palestina.