Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama para menteri infrastruktur. Rapat ini digelar dalam rangka pembahasan Rencana Kerja 2025.

Rapat itu dihadiri oleh seluruh menteri di bawah naungan Kemenko IPK, antara lain Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Hadir pula sejumlah wakil menteri.

Dalam sambutannya, AHY mengingatkan bahwa dalam transisi pemerintahan di setiap negara kerap dipenuhi dengan dinamika. Ini juga termasuk dengan adanya hal-hal yang belum berjalan ideal di awal pemerintahan, salah satunya anggaran.

AHY mengatakan, pemerintah dihadapkan pembatasan anggaran. Sebab, menurutnya prioritas pembangunan juga sangat luas. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar perencanaan dibuat dengan rapi.

"Beliau (Prabowo) mengingatkan kepada kita kalau di awal-awal masa pemerintahan ini ada hal-hal yang belum sangat ideal. Termasuk kita semua harus meyakinkan agar segala perencanaan itu benar-benar bukan hanya rapi tapi benar-benar prudent. Mengapa? Karena kita juga selalu dihadapkan pada budget constraints, limitasi anggaran. Karena tentu prioritas bangsa ini juga begitu luas, spektrumnya luas," kata AHY, di Kantor Kemenko IPK, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

AHY juga menyampaikan, pihaknya punya tanggung jawab besar untuk meyakinkan pembangunan infrastruktur ke depan semakin tepat sasaran, efisien, dan berdampak langsung baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan kesejahteraan rakyat.

"Inilah urgensi dari Kemenko Infra...