MUI menegaskan bahwa zakat hanya diwajibkan atas harta yang diperoleh dengan cara yang halal

Hidayatullah.com | MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Nomor 13 Tahun 2011 menegaskan bahwa harta haram tidak menjadi objek wajib zakat.

Keputusan ini diambil untuk memberikan kepastian hukum bagi umat Islam yang masih memiliki pertanyaan terkait kewajiban zakat atas harta yang diperoleh dengan cara tidak halal.

Dalam fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa zakat hanya diwajibkan atas harta yang diperoleh dengan cara yang halal.

Harta haram yang dimaksud dalam fatwa ini mencakup harta yang diperoleh dari praktik riba, perjudian, korupsi, pencurian, atau usaha yang bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, harta semacam ini tidak bisa disucikan dengan zakat.

Sebaliknya, pemiliknya diwajibkan untuk segera membebaskan diri dari harta tersebut dengan cara mengembalikan kepada pemiliknya atau, jika tidak memungkinkan, menyalurkannya untuk kepentingan umum.

Fatwa ini didasarkan pada beberapa dalil dalam Al-Quran dan hadis yang menegaskan bahwa harta yang tidak diperoleh dengan cara yang halal tidak dapat disucikan dengan zakat atau sedekah.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِ...